The White House in the afternoon

Parragut Park, DC

Laila tak mampir di New York, begitu juga saya

Di taman ini aku adalah seekor burung. Terbang beribu-ribu mil dari sebuah negeri mencari musim. Adakah keindahan perlu dinamai?

Saya sudah lupa sama lead Saman yang heboh di tahun 98-an itu. Tapi saya masih ingat nama Central Park yang dipakai setting tempat dalam lead novel Ayu Utami itu.
Sayangnya, selain Laila, tampaknya saya juga bakal tak mampir di New York. Jadwal saya di DC padat sekali. Rasanya harus punya banyak waktu untuk bisa jalan ke New York dari DC.
Tapi mungkin juga tak perlu ke Central Park. Saya juga bisa lihat banyak taman di sini. Bahkan begitu membuka jendela kamar. Selemparan batu dari kamar sudah ada Farragut Square Park.
Kecil memang, jauh lebih kecil dari Taman Menteng ciptaan Bang Yos. Mungkin cuma sebesar Bunderan HI.
Tapi cukuplah untuk sebuah taman, lengkap dengan pohon, tupai, dan burung. Memang tidak seindah kota-kota di Eropa, seperti Kassel, Gotingen, Hannover, Zurich, atau Innsbruch yang jauh lebih klasik, yang selalu dipenuhi burung merpati (Saya tidak masukkan Paris karena terlalu kumuh).
Bangku-bangku di taman kota DC juga banyak ditiduri para homeless, sebagian besar negro, latin, atau Chinese, belum pernah ketemu yang dari Indonesia. Toh itu tidak mengurangi keindahan kota DC.
Saya jadi ingat ke ribuan kilometer dari tempat saya sekarang, ke Jakarta.
Tidak heran, beberapa waktu lalu seorang wartawan AFP (dari Inggris kalo nggak salah) yang mampir ke Jakarta sempat membuat fitur tentang Ibukota kita dengan sangat menyedihkan.
Dengan sangat menyesal, saya kira dalam beberapa hal dia menulis dengan benar. Jakarta cuma punya dua city park, Monas dan Taman Menteng. Yang lain fungsinya hanya basa-basi. Pusat interaksi warga kota sudah beralih ke mal-mal.
Dia masih mencatat banyak indikator lagi yang menjadikan daya saing jakarta dengan kota-kota metropolitan lain di dunia menjadi sangat rendah. Tentunya termasuk transportasi publik yang masih memprihatinkan.
Kebetulan, pesawat dari Minnesota ke DC yang saya tumpangi beberapa waktu lalu terbang agak rendah. Saya jadi bisa lihat dengan jelas lansekap Amerika Serikat yang masih dipenuhi hutan. Tak jauh beda kalau kita lihat dari Google Earth.
Bagaimana dengan Indonesia? Laju deforestrasi sangat menyedihkan. Sebagian memang karena ulah negara maju, tapi tentu kita sendiri yang punya tanggung jawab lebih besar.
Ah sudahlah. Tak banyak berguna memaki negeri sendiri. Mudah-mudahan saja ada yang memulai.
Salam,

Menjelang jam 3 pagi di DC.

People in DC spent their time by doing outdoor activities during long weekend due to Memorial Day. Some of them hang out in Potomac River front area, as seen on the picture. It is the beginning of summer in USA.

SBY warns ministers to concern on budget

JAKARTA: President Susilo Bambang Yudhoyono warns its ministers who are not joining the trip to stay concerns on annual budget amid the increasing of oil price in international market.
“Mr Yudhoyono asks his economic ministers to keep control the revised annual budget during his journey abroad,” said president’s spokesperson Dino Patti Djalal in Halim Perdanakusuma Airport, yesterday.
President is leaving Indonesia during 10 days and scheduled to visit Iran, Senegal, South Africa, and Uni Emirates Arab.
Along with the president are Secretary of State Hatta Rajasa, Foreign Minister Hassan Wirajuda, Trade Minister Marie Pangestu, dan Religion Minister Maftuh Basyuni.
Also join the group is Senate Vice Chairman Irman Gusman, some parliament members, and Chairman of Chamber of Commerce MS Hidajat.
According to Coordinating minister of economic Boediono, President asks his economic team in cabinet to take action to anticipate the prices increasing on some products in foreign market.

Peta Jalan Bali masih sisakan banyak catatan

NUSA DUA, Bali: Peta Jalan Bali yang berhasil disepakati Konferensi Perubahan Iklim dinilai masih menyisakan banyak catatan. Sebagian delegasi dan kalangan LSM menilai forum itu belum menghasilkan kesepakatan yang maksimal.

Delegasi RI pada Konferensi Para Pihak ke-13 UNFCCC sendiri menyatakan kepuasannya terhadap hasil akhir yang dicapai konferensi tersebut.

Keputusan Australia untuk meratifikasi Protokol Kyoto dan komitmen AS untuk ikut dalam komitmen penurunan emisi gas rumah kaca pasca 2012 dinilai merupakan keberhasilan penyelenggaraan COP-13.

“Hasil ini sudah melampaui target yang kita tetapkan,” ujar Ketua Delegasi RI Emil Salim kepada Bisnis di Bandara Ngurah Rai, sesaat setelah konferensi ditutup.

Bagi Indonesia, keputusan politik dua negara itu diharapkan dapat mendorong efektivitas penurunan emisi gas rumah kaca dalam skala global.

Menurut dia, Protokol Kyoto sebelum ini sudah berhasil memasukkan negara-negara Eropa dalam kesepakatan penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi belum berhasil mengikat AS dan Australia karena kedua negara itu menolak meratifikasi.

Akibatnya, 40% dari CO2 yang dihasilkan kedua negara itu selama ini tidak dapat dikendalikan oleh kesepakatan Protokol Kyoto.

Dengan bergabungnya Australia, berarti emisi karbon yang belum dapat dikendalikan menjadi lebih kecil lagi prosentasenya. Apalagi jika komitmen AS nanti benar-benar dilaksanakan.

Dia menilai perubahan sikap Australia dan melunaknya sikap AS dalam konferensi perubahan iklim sudah dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan yang sangat pesat.

Namun, menurut dia, selama George Bush masih menjadi presiden, posisi AS masih belum akan berubah. Perubahan sikap delegasi AS dalam konferensi UNFCCC terjadi karena gencarnya tekanan dari sebagian besar negara di forum tersebut.

Belum memuaskan

Meski begitu, keputusan akhir yang dicapai COP-13 itu sebetulnya belum memuaskan banyak pihak, bahkan sebagian delegasi sendiri. Kalangan LSM juga memberikan banyak catatan terhadap perkembangan di Nusa Dua.

Direktur Eksekutif WALHI Chalid Muhammad menilai COP-13 ditutup dengan hasil yang tidak maksimal karena substansi persoalan terkait dengan kesepakatan penurunan emisi GRK pada negara maju tidak berhasil dicapai.

Terkait sikap negara maju, dia mengatakan seharusnya sejak awal Indonesia dapat membangun blok yang kuat untuk mengatasi tarik ulur AS dan negara-negara Annex 1, karena strategi semacam itu sebetulnya sudah dapat dibaca sejak awal.

Bagi Indonesia, kesepakatan Peta Jalan Bali harus menghasilkan langkah konkrit segera setelah konferensi ditutup, yaitu terkait dengan upaya pengelolaan hutan dan lingkungan secara lebih baik.

Jaringan LSM Oxfam juga membuat sejumlah catatan terhadap isu mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, maupun pendanaan yang dicapai COP-13.

Dalam hal mitigasi, Bali Roadmap dinilai sudah memberi jalan terhadap langkah ke depan penurunan emisi.

Namun, keputusan Australia untuk meratifikasi Protokol Kyoto dan komitmen AS untuk jangka panjang masih diragukan dapat mengurangi emisi karbon secara global.

COP-13 juga belum berhasil menyepakati besaran penurunan emisi gas rumah kaca pada negara-negara maju pasca 2012.

Di dalam negosiasi Protokol Kyoto, kisaran reduksi emisi 25%-40% hanya merupakan referensi, bukan target konkrit.

Terkait dana adaptasi, komitmen pada Bali Roadmap dinilai masih belum cukup untuk mendukung kebutuhan adaptasi pada negara berkembang. Negara maju juga tidak terikat mandat untuk menjalankan komitmen itu.

Dalam soal transfer teknologi, meski dicapai kemajuan dalam menjalankan program strategik dan pengembangan teknologi, tetapi Bali Roadmap masih belum cukup memberikan jaminan kepada negara miskin untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

Di sisi lain, Bali Roadmap juga menghasilkan kemajuan dalam komitmen pendanaan oleh negara maju, tetapi komitmen itu juga belum bersifat mengikat.

Dicari: pemberantas korupsi, gaji Rp40 juta

Ini adalah hari-hari yang cukup memusingkan bagi Felia Salim, Rhenald Kasali, Mas Achmad Santosa dan anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lainnya.
Tak sampai lima hari lagi proses seleksi yang menelan dana Rp 2,9 miliar itu sudah harus ditutup, Tetapi, sejak dibuka 14 Juni lalu jumlah pendaftar baru 142 orang. Jauh dibawah target yang ditetapkan panitia seleksi.
Pansel KPK sampai harus menjemput bola ke berbagai tempat, mulai dari ke kampus-kampus, meminta bantuan LSM, sampai bergerilya ke media massa untuk memperoleh masukan.
Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat yang juga menjadi anggota Pansel sampai-sampai tak habis pikir. “Ayo lah. Ini panggilan Ibu Pertiwi. Mana orang-orang yang selama ini berteriak-teriak menentang korupsi?” tantang dia.
Ternyata memang tak mudah mencari talenta yang siap memimpin lembaga super body itu. Buktinya, empat pimpinan KPK saat ini pun sudah tegas menyatakan tak bersedia mencalonkan diri lagi. Alasannya beragam. Mulai dari capek sampai merasa sudah tua.
“Pekerjaan pimpinan KPK ini lebih banyak bersifat pengabdian. Kalau orientasinya mencari kerja, ini bukan tempatnya,” ujar Ketua KPK Taufiequrahman Ruki pada suatu ketika.
Sebegitu sulitkah mencari sosok yang siap memberantas penyakit laten yang menempatkan Indonesia berada di peringkat nomor dua tertinggi di dunia itu?
Kalau melihat pengumuman seleksi yang disebarluaskan panitia seleksi, syarat pendaftaran calon pimpinan KPK sebetulnya tidak terlalu sulit. Antara lain harus berusia antara 40 tahun hingga 65 tahun, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan dan berpengalaman minimal 15 tahun.
Pendaftar juga disyaratkan tidak menjadi pengurus parpol dan bersedia melepaskan jabatannya selama menjadi anggota KPK. Tetapi, melihat tuntutan dan load kerja yang sebegitu tinggi, meski tidak harus menjadi malaikat, pimpinan KPK diharapkan bukan dari golongan ‘manusia normal’.

Fasilitas pimpinan
Apa imbalan yang diberikan bagi pimpinan KPK? Jangan membayangkan mendapat fasilitas seperti direksi BUMN besar atau dewan gubernur BI. Tetapi, kalau menggunakan standar umum, fasilitas yang diberikan tentulah sudah jauh lebih dari cukup.
Menurut SK Menkeu yang dikeluarkan pada Desember 2004, gaji ketua KPK dan wakil ketua masing-masing ditetapkan sebesar Rp36 juta dan Rp34 juta.
Fasilitas itu kemudian diusulkan untuk dinaikkan menjadi sebesar Rp40 juta per bulan untuk ketua KPK sedangkan wakil-wakilnya sebesar Rp36 juta. Gaji tersebut masih harus dipotong untuk tunjangan hari tua (THT) yang akan dibayarkan saat purna tugas. Fasilitas lain yang diberikan adalah tunjangan asuransi kesehatan dan tunjangan transpor. Di luar itu tak ada lagi fasilitas yang diberikan, termasuk mobil dinas dan rumah dinas.
Tetapi, kalau dibandingkan dengan gaji pejabat negara lain, pimpinan KPK memang termasuk yang paling besar.
Sebagai perbandingan, total gaji presiden sebesar Rp62,7 juta, wakil presiden Rp42,1 juta. Ketua DPR sebesar Rp30,908 juta, ketua MA sebesar Rp24,39 juta.
Sedangkan gaji menteri negara, jaksa agung, panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat sebesar Rp18,65 juta.
“Tidak perlu khawatir. Fasilitas yang diberikan untuk pimpinan KPK sudah mencukupi,” ujar Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas.
Cukup atau tidak, pimpinan KPK memang dituntut untuk tak lagi berorientasi mengejar materi dalam hidupnya.
Hal itulah yang menyebabkan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi yang dipercaya menjadi ketua tim seleksi menambah beberapa kriteria lain. Menurut dia, untuk menjadi pimpinan KPK tak cukup hanya punya kemauan untuk memberantas korupsi, pintar, memiliki integritas, dan berdedikasi. Salah satu syarat utama lainnya adalah tercukupi secara finansial, sehingga tidak terdorong untuk memperkaya diri setelah menjabat. “Yang penting adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya.”
Dalam pandangannya, apabila panitia seleksi memilih orang yang belum tercukupi secara finansial, maka hal itu akan menimbulkan masalah lebih lanjut di dalam tubuh KPK.
Sayangnya, panitia seleksi tidak bersedia merinci parameter yang jelas tentang batas minimal kekayaan calon pimpinan KPK. Mereka hanya mewajibkan setiap calon untuk mengumumkan daftar kekayaannya.

Enggan
Belajar dari pengalaman KPK saat ini, panitia seleksi sebetulnya berharap agar kalangan yang dekat dengan dunia bisnis untuk memperkuat jajaran pimpinan KPK.
Menurut Rhenald, KPK sangat membutuhkan tenaga dan pikiran dari pebisnis untuk duduk sebagai jajaran pimpinan.
Alasannya, kalangan dari dunia usaha tentunya memiliki pengetahuan yang sangat memadai terhadap praktik kejahatan kerah putih seperti di lantai bursa atau praktik rekayasa keuangan.
Sayangnya, sampai saat ini tak banyak kalangan dunia usaha yang terpanggil untuk bergabung ke dalam KPK. Rhenald menduga kurangnya minat pebinis untuk masuk ke dalam bursa pimpinan KPK disebabkan oleh sikap kehati-hatian para pebisnis yang enggan memasuki wilayah hukum. Padahal para pebisnis merupakan salah satu aset penting yang perlu didudukkan dalam jajaran pimpinan KPK.
Banyak argumentasi lain yang disampaikan terhadap minimnya minat masyarakat untuk mendaftar dalam seleksi pimpinan KPK.
Menurut Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro, kinerja KPK saat ini yang dinilai banyak pihak di bawah ekspektasi karena tidak cukup punya gigi membuat sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap lembaga ini. Hal itu juga yang membuat sebagian kandidat malas mendaftar.
Problem lain adalah dalam proses seleksi. Dalam penjaringan kali ini, tahapan seleksi meliputi masalah administrasi, tes psikologi, membuat makalah, profile assesment test, dan wawancara. Panitia akan memilih 10 calon untuk disampaikan ke Presiden.
Setiap calon kemudian harus menjalani fit and proper test di DPR. Banyak calon potensial yang buru-buru pesimistis terhadap proses ini. Seleksi di DPR dikhawatirkan akan syarat dengan kepentingan politis.
Praduga lain yang agak membesarkan hati, mungkin para kandidat masih menimbang-nimbang atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran. Panitia berharap agar jumlah pendaftar akan berbondong-bondong menjelang deadline, tentu dengan kualifikasi yang diharapkan.
Kalau masih tetap sepi peminat, mungkin memang sudah sulit mencari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di negeri ini.