Masa kerja BRR di Nias selesai bulan depan

JAKARTA: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi pada bulan depan akan habis masa tugasnya di wilayah Nias setelah bekerja di pulau tersebut sejak 2005.
Sampai akhir 2008, aset publik yang telah diselesaikan BRR kapitalisasinya telah mencapai Rp2,21 triliun. Sebanyak Rp1,25 triliun dari seluruh aset publik tersebut sudah diserahterimakan.
Direktur BRR regional Nias William P Sabandar mengatakan selama tiga tahun beroperasi, BRR tidak hanya fokus pada pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur pasca gempa, tetapi juga sekaligus upaya pengentasan kemiskinan.
”Pada saat mau keluar, kita sudah duduk bersama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengantar proses transisi ini dengan baik,” ujarnya kemarin.
Menurut William, dari total dana yang masuk untuk BRR Nias sekitar Rp5,7 triliun, baik dari pemerintah maupun melalui donor, sampai akhir 2008 sebanyak 89,6% Key Performance Indicator (KPI) yang dikerjakan di Nias telah tercapai. Sebanyak 4,93% KPI pencapaiannya masih di bawah 75%.
Dari data yang dikeluarkan BRR, pekerjaan yang belum diselesaikan antara lain tempat pembuangan akhir sampah, rumah dinas dan paramedis Puskesmas, serta Balai Pengujian Benih Rusak Ringan.
William menjelaskan yang dilakukan BRR di Nias menjelang selesai masa tugasnya pada bulan depan adalah berkonsentrasi menyelesaikan proses transfer aset.
Aset publik yang telah dibangun antara lain berupa 409 km jalan raya, bangunan sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, pelabuhan, hingga bandara.
Pembangunan jalan provinsi yang ditargetkan harus diselesaikan BRR sepanjang 469 untuk jalan provinsi dan 310 km untuk jalan kabupaten, dimana yang sudah terbangun adalah 267 km.
Seluruh aset yang sudah dibangun tersebut akan dikembalikan pengelolaannya kepada pemda maupun instansi terkait lainnya.
Sedangkan aset non publik akan dikembalikan langsung pengelolaannya ke masyarakat setempat, seperti rumah, pelatihan keterampilan, hingga modal bergulir.
Menurut William, dari rekonstruksi rumah sebanyak 19.000 unit yang dimandatkan, sebanyak 20.000 unit rumah sudah dibangun selama masa kerja BRR. ”Tingkat huniannya sangat tinggi, sebab pembangunannya langsung melibatkan masyarakat.”
Dia mengatakan sejauh ini proses transfer aset berjalan lancar. Yang dikhawatirkan akan menjadi kendala setelah transfer berjalan adalah komitmen dan kapasitas dari pemerintah daerah untuk mengoperasikan berbagai fasilitas yang sudah selesai dibangun tersebut.