Dicari: pemberantas korupsi, gaji Rp40 juta

Ini adalah hari-hari yang cukup memusingkan bagi Felia Salim, Rhenald Kasali, Mas Achmad Santosa dan anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lainnya.
Tak sampai lima hari lagi proses seleksi yang menelan dana Rp 2,9 miliar itu sudah harus ditutup, Tetapi, sejak dibuka 14 Juni lalu jumlah pendaftar baru 142 orang. Jauh dibawah target yang ditetapkan panitia seleksi.
Pansel KPK sampai harus menjemput bola ke berbagai tempat, mulai dari ke kampus-kampus, meminta bantuan LSM, sampai bergerilya ke media massa untuk memperoleh masukan.
Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat yang juga menjadi anggota Pansel sampai-sampai tak habis pikir. “Ayo lah. Ini panggilan Ibu Pertiwi. Mana orang-orang yang selama ini berteriak-teriak menentang korupsi?” tantang dia.
Ternyata memang tak mudah mencari talenta yang siap memimpin lembaga super body itu. Buktinya, empat pimpinan KPK saat ini pun sudah tegas menyatakan tak bersedia mencalonkan diri lagi. Alasannya beragam. Mulai dari capek sampai merasa sudah tua.
“Pekerjaan pimpinan KPK ini lebih banyak bersifat pengabdian. Kalau orientasinya mencari kerja, ini bukan tempatnya,” ujar Ketua KPK Taufiequrahman Ruki pada suatu ketika.
Sebegitu sulitkah mencari sosok yang siap memberantas penyakit laten yang menempatkan Indonesia berada di peringkat nomor dua tertinggi di dunia itu?
Kalau melihat pengumuman seleksi yang disebarluaskan panitia seleksi, syarat pendaftaran calon pimpinan KPK sebetulnya tidak terlalu sulit. Antara lain harus berusia antara 40 tahun hingga 65 tahun, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan dan berpengalaman minimal 15 tahun.
Pendaftar juga disyaratkan tidak menjadi pengurus parpol dan bersedia melepaskan jabatannya selama menjadi anggota KPK. Tetapi, melihat tuntutan dan load kerja yang sebegitu tinggi, meski tidak harus menjadi malaikat, pimpinan KPK diharapkan bukan dari golongan ‘manusia normal’.

Fasilitas pimpinan
Apa imbalan yang diberikan bagi pimpinan KPK? Jangan membayangkan mendapat fasilitas seperti direksi BUMN besar atau dewan gubernur BI. Tetapi, kalau menggunakan standar umum, fasilitas yang diberikan tentulah sudah jauh lebih dari cukup.
Menurut SK Menkeu yang dikeluarkan pada Desember 2004, gaji ketua KPK dan wakil ketua masing-masing ditetapkan sebesar Rp36 juta dan Rp34 juta.
Fasilitas itu kemudian diusulkan untuk dinaikkan menjadi sebesar Rp40 juta per bulan untuk ketua KPK sedangkan wakil-wakilnya sebesar Rp36 juta. Gaji tersebut masih harus dipotong untuk tunjangan hari tua (THT) yang akan dibayarkan saat purna tugas. Fasilitas lain yang diberikan adalah tunjangan asuransi kesehatan dan tunjangan transpor. Di luar itu tak ada lagi fasilitas yang diberikan, termasuk mobil dinas dan rumah dinas.
Tetapi, kalau dibandingkan dengan gaji pejabat negara lain, pimpinan KPK memang termasuk yang paling besar.
Sebagai perbandingan, total gaji presiden sebesar Rp62,7 juta, wakil presiden Rp42,1 juta. Ketua DPR sebesar Rp30,908 juta, ketua MA sebesar Rp24,39 juta.
Sedangkan gaji menteri negara, jaksa agung, panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat sebesar Rp18,65 juta.
“Tidak perlu khawatir. Fasilitas yang diberikan untuk pimpinan KPK sudah mencukupi,” ujar Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas.
Cukup atau tidak, pimpinan KPK memang dituntut untuk tak lagi berorientasi mengejar materi dalam hidupnya.
Hal itulah yang menyebabkan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi yang dipercaya menjadi ketua tim seleksi menambah beberapa kriteria lain. Menurut dia, untuk menjadi pimpinan KPK tak cukup hanya punya kemauan untuk memberantas korupsi, pintar, memiliki integritas, dan berdedikasi. Salah satu syarat utama lainnya adalah tercukupi secara finansial, sehingga tidak terdorong untuk memperkaya diri setelah menjabat. “Yang penting adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya.”
Dalam pandangannya, apabila panitia seleksi memilih orang yang belum tercukupi secara finansial, maka hal itu akan menimbulkan masalah lebih lanjut di dalam tubuh KPK.
Sayangnya, panitia seleksi tidak bersedia merinci parameter yang jelas tentang batas minimal kekayaan calon pimpinan KPK. Mereka hanya mewajibkan setiap calon untuk mengumumkan daftar kekayaannya.

Enggan
Belajar dari pengalaman KPK saat ini, panitia seleksi sebetulnya berharap agar kalangan yang dekat dengan dunia bisnis untuk memperkuat jajaran pimpinan KPK.
Menurut Rhenald, KPK sangat membutuhkan tenaga dan pikiran dari pebisnis untuk duduk sebagai jajaran pimpinan.
Alasannya, kalangan dari dunia usaha tentunya memiliki pengetahuan yang sangat memadai terhadap praktik kejahatan kerah putih seperti di lantai bursa atau praktik rekayasa keuangan.
Sayangnya, sampai saat ini tak banyak kalangan dunia usaha yang terpanggil untuk bergabung ke dalam KPK. Rhenald menduga kurangnya minat pebinis untuk masuk ke dalam bursa pimpinan KPK disebabkan oleh sikap kehati-hatian para pebisnis yang enggan memasuki wilayah hukum. Padahal para pebisnis merupakan salah satu aset penting yang perlu didudukkan dalam jajaran pimpinan KPK.
Banyak argumentasi lain yang disampaikan terhadap minimnya minat masyarakat untuk mendaftar dalam seleksi pimpinan KPK.
Menurut Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro, kinerja KPK saat ini yang dinilai banyak pihak di bawah ekspektasi karena tidak cukup punya gigi membuat sebagian masyarakat menjadi apatis terhadap lembaga ini. Hal itu juga yang membuat sebagian kandidat malas mendaftar.
Problem lain adalah dalam proses seleksi. Dalam penjaringan kali ini, tahapan seleksi meliputi masalah administrasi, tes psikologi, membuat makalah, profile assesment test, dan wawancara. Panitia akan memilih 10 calon untuk disampaikan ke Presiden.
Setiap calon kemudian harus menjalani fit and proper test di DPR. Banyak calon potensial yang buru-buru pesimistis terhadap proses ini. Seleksi di DPR dikhawatirkan akan syarat dengan kepentingan politis.
Praduga lain yang agak membesarkan hati, mungkin para kandidat masih menimbang-nimbang atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran. Panitia berharap agar jumlah pendaftar akan berbondong-bondong menjelang deadline, tentu dengan kualifikasi yang diharapkan.
Kalau masih tetap sepi peminat, mungkin memang sudah sulit mencari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di negeri ini.

Tour Eiffel

It was about 8 pm in Paris. I was in the journey cruising rue de seine - the biggest river in Paris city.

Many tourists were in the boat. They were all cheers and happy... Wave their hands to some couples sitting in the river side.

Mais J'ai seule dans le bateau bus...

Anyway, It was the best time to see Tour Eiffel. The sky was not too dark, but Eiffel has already sparkling with its lights.
Paris je t'aime....

Bus Rapid Transit

Inspite of build Mass Rapit Transportation (MRT) or monorail, Jakarta government has already decide to implement the Bus Way system as its public transportation. We usually call it TransJakarta or Busway. But yesterday Jakarta governor give new name for the transportation system as 'Bus Rapid Transit'. Well, it just seems similar between MRT and BRT.

So far, the implementation plan of subway and monorail is not clear enough. Both of the two systems are still facing financial problem.

However, Jakarta people really need integrated transportation system. The traffic jam in the city already make Jakartan headache and suffered loose Rp12,8 trillion per year.

What we hope, the system must keep improve and covers wider area. Jakarta people really need safe, cheap, rapid and comfortable public transportation. Its the only solution to reduce people using own vehicle and move to public transportation. At the end, the traffic jam 'nightmare' in Jakarta can be offered.

Jakarta is over load

It's only three months after the big flood attacking 70% of Jakarta area. Almost 5% of 10 million Jakarta citizen had to be refugees because they lost their home. The economic damage of the flood was estimated Rp4,1 trillion.

Now, everybody seems already forgotten about the disaster. The river maintenance is stop. The waste management is not improved, even the people still not aware to keep clean their environment. The politician is now busy for the next election, but most of us forget to improve the city. What we can see now is Jakarta has already overload. So, there will be no solution but stop the development in the city! On the contrary, all the activities have to be moved to the other provinces and villages to stop people from the rural area coming to Jakarta.

Singapore, supermarket of tourism

Singapore is really a supermarket for tourism. The city offers almost everything: shopping, meeting and conference , art and culture, kids world, resorts. You can have fun with your children in Sentosa Island, watching romantic opera with your couple in Esplanade, shopping in Orchard Rd or Bugis Street, even you can clubbing in the Ministry of Sound. The Singapore government currently is planning to hold F1 circuit in the city street and casino in one of its island.

Unfortunately, Singapore is not heaven for tourist who looking for sex service. Even Singaporean prefer to go to Bintan Island to enjoy the kind of intertainment.

Three options for Jakarta people

Jakarta people will have three options for the next governor election. After big coalition lead by Golkar Party, PDI-P, and Demokrat Party named Fauzi Bowo as their candidates and Adang Daradjatun-Dani Anwar as candidates from PKS, today PAN and PKS agreed to give their support to an alternative candidates named Sarwono-Jeffrie Giovani. "I will campaign for the clean Jakarta," said Sarwono.

However, the new coalition still have looking for more support from other party. So, who will be the next 'Jakarta governator'? We'll see.

Introduction

Hi there..
In this simple blog you will get information and story about my journey, traveling, dining, and my notes about the city.
This is an open forum. So, you can response, give comment, or add more information about related topics.

Cheers...